Sumber Daya Alam di Indonesia

Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) dan Pertanian Berkelanjutan

Dalam konteks ekologi ekosistem, ekosistem pertanian atau agroekosistem merupakan ekosistem artifisial atau buatan, untuk membedakan dengan ekosistem alami. Dengan demikian ada peran manusia yang mengelola sumberdaya alam yang ada dalam ekosistem untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut ditentukan oleh daya dukung sumber daya alam dan lingkungan serta pengelolaan sumberdaya alam itu sendiri.

Sepanjang perjalanan pembangunan pertanian yang kita lalui kita menemukan bahwa orientasi yang terlampau kuat peningkatan produksi dengan implikasi eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, telah menghasilkan pseudo success. Produktifitas lahan memang bisa dipacu dengan teknologi dan input luar yang tinggi namun pada satu batasan tertentu akan terjadi penurunan produksi dan berbagai “cost” lingkungan seperti degradasi kesuburan dan erosi tanah, pencemaran air, terganggunya keseimbangan ekologis yang mengakibatkan kerentanan terjadinya ledakan hama.

Pertambahan jumlah penduduk mencapai lebih dari 210 juta memang tidak bisa dipungkiri merupakan sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Artinya, bahwa produksi pangan bukan lagi sekedar peningkatan produksi (growth of production) namun juga persoalan (sustainable of production) (Adiwibowo, 2000). Untuk itu maka pengelolaan sumberdaya secara lestari merupakan kunci bagi keberlangsungan produksi pangan.

Beberapa hal yang patut dikembangkan sebagai landasan kebijakan pertanian terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam adalah :

•   Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati dalam pertanian atau agribiodiversity mencakup keragaman hewan, tanaman dan mikrorganisme yang berguna bagi pertanian. Agrobiodiversity memberikan kontribusi bagi kesehatatan agroekosistem dan resiliensi lingkungan terhadap perubahan. Agrobiodiversity memberikan kekayaan plasma nutfah tanaman sumber pangan, dan basis bagi diversifikasi pangan, kekayaan seranggga dan mikroorganisme yang berperan dalam proses fisik dan biologis dalam pertanian, kekayaan sumber sumber gizi dan berbagai tanaman obat obatan dan lain lain. Konservasi agrobiodiversity merupakan dasar bagi pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dalam pertanian.

•   Indonesia terbagi atas kawasan kawasan yang mempunyai potensi biologis dan karakter fisiko kimia serta sumberdaya alam yang berbeda dan khas (bioregion). Masing masing bioregion jawa, sumatra, kalimantan, papua dan seterusnya, dapat dipandang menurut landskap ekosistem yang memiliki potensi, karakter dan sejarah evolusi kehidupan yang unik. Dalam demikian memiliki sejarah pengelolaan sumberdaya alam yang kaya akan konsepsi dan praktek genuine dalam masyarakat.

Indonesia memiliki ragam masyarakat lokal yang kaya akan pengetahuan tradisional (indegenous knowledge) serta kekayaan nilai dan falsafah pengelolaan sumberdaya alam, dimana telah terbukti sepanjang ratusan tahun mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi, sosial, budaya dan ekologi dalam kehidupan masyarakat lokal.

Dengan potensi tersebut maka pembangunan pertanian harus diletakkan dalam konteks pembangunan kawasan. Pembangunan pertanian harus memperhatikan potensi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya kawasan. Pembangunan pertanian harus terkait dengan pengelolaan ekosistem secara terintegratif, dengan memanfatkan multifungsi dari agrobiodiversity untuk dikelola secara berkelanjutan.

Konsepsi pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) merupakan sebuah sebuah konsepsi tentang pengelolaan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap mempertahankan lingkungan dan mengkonservasi sumberdaya alam (resources management which satisfies human needs while maintaining the quality of the environment and conserving natural resources)

Sistem pertanian berkelanjutan mempunyai sifat :

1. Secara ekonomi menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan (economically viable). Petani mampu menghasilkan keuntungan dalam tingkat produksi yang cukup dan stabil, pada tingkat resiko yang bisa ditolerir/diterima.

2. Berwawasan ekologis (ecologically sound). Kualitas agroekosistem dipelihara atau ditingkatkan, dengan menjaga keseimbangan ekologi serta konservasi keanekaragaman hayati. Sistem pertanian yang berwawasan ekologi adalah sistem yang sehat dan mempunya ketahanan yang tinggi terhadap tekanan dan gangguan (stress dan shock)

3. Berkeadilan sosial (social just). Sistem pertanian yang menjamin terjadinya keadilan dalam akses dan kontrol terhadap lahan, modal, informasi dan pasar bagi yang terlibat tanpa membedakan status sosial-ekonomi, gender, agama atau kelompok etnis.

4. Manusiawi (humane) dan menghargai budaya lokal. Menghormati eksistensi dan memperlakukan dengan bijak semua jenis mahluk yang ada. Dalam pengembangan pertanian tidak melepaskan diri dari konteks budaya lokal dan menghargai tatanan nilai, spirit dan pengetahuan lokal

5. Mampu berdaptasi (adaptable). Mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi yang selalu berubah, seperti pertumbuhan populasi, tantangan kebijaksanaan yang baru dan perubahan konstalasi pasar.

Dengan ciri normatif tersebut seringkali pertanian berkelanjutan diragukan apakah akan ada sistem pertanian yang mampu memenuhi standart dan atribut tersebut. Dalam prakteknya ciri normatif tersebut dimanifestasikan dalam bentuk pertanian berkelanjutan dengan input luar rendah (LEISA).

Dalam pandangan LEISA, maka pertanian merupakan kombinasi terbaik dari pengelolaan sumberdaya alam dan penyediaan input fungsional. Hal ini dilakukan dengan integrasikan proses dan regenerasi alam, seperti siklus nutrien, fiksasi nitrogen, regenerasi tanah, dan musuh alami dari hama pada proses produksi. Dengan demikian maka akan menurunkan penggunaan input yang tidak bisa diperbaharui (pupuk dan pestisida kimia) yang merusak lingkungan dan bahaya bagi kesehatan dan konsumen.

Pertanian berkelanjutan dengan input luar rendah akan menekankan penggunaan pengetahuan dan ketrampilan petani dan meningkatkan keswadayaan, sehingga akan membuat produktif modal sosial dan kapasitas manusia untuk bekerja sama dan memecahkan masalah bersama seperti pestisida, gulma, irigasi, hutan dan manajemen kredit. Keberlanjutan teknologi pertanian dan prakteknya harus benar benar diadopsi dari lokal. Mereka akan tumbuh dari konfigurasi modal sosial (hubungan kepercayaan pada organisasi sosial yang baru, baik hubungan vertikal maupun horisontal) serta modal manusia seperti kepemimpinan, pengetahuan, ketrampilan management, kapasitas utuk menguji dan inovasi). Sistem pertanian dengan biaya sosial dan kemanusiaan yang tinggi akan mampu untuk melakukan inovasi dan menguragi ketidakpastian dan memberikan kelentingan dalam merespon perubahan.

Pertanian berkelanjutan secara bersama akan memproduksi pangan dan bahan pangan yang lain untuk keluarga tani namun juga akan memberikan kontribusi untuk skala publik seperti pakaian bersih, kehidupan langka, pengelolaan karbon dalam tanah, pencegahan banjir dan kualitas land scape. Pendekatan tersebut juga akan menghasilkan fungsi pangan yang unik yang tidak dapat diproduksi sektor lain seperti keanekaragaman hayati pada lahan, pengaktifan air tanah, reurbanisasi ke desa dan kohesivitas sosial.

Secara umum prinsip LEISA adalah meniru alam, mengupayakan keanekaragaman hayati, memperbaiki kualitas tanah dan air serta pola aliran siklik dalam pengelolaan nitrient. Inovasi praktek dan pendekatan LEISA telah banyak dikembangkan. Tantangannya adalah bagaimana menggunakan perangkat pemikiran tersebut untuk mengatasi persoalan pertanian di Indonesia.Kebijakan pertanian sebagai instrumen dalam pembangunan pertanian seharusnya dilandaskan atas upaya untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian persoalan pangan dengan tetap memperhitungkan keberlanjutan dari proses itu sendiri. Sebagai sebuah pendekatan dalam pengelolaan sumberdaya alam LEISA patut untuk mendapatkan perhatian sebagai salah satu alternatif atas mind-set pemikiran dominan yang terbentuk atas keberhasilan swa-sembada beras pada masa lampau.

Bunyu Antara Potensi SDA dan Peningkatan SDM

Pulau Bunyu merupakan salah satu diantara ribuan ratus pulau yang berada di nusantara tercinta ini. Pulau ini juga yang mempunyai andil cukup berarti bagi pembangunan daerah-daerah lain yang berada di negara kita dan merupakan pulau penghasil devisa terbesar bagi Republik Indonesia baik pada jaman ORLA, ORBA maupun pada jaman yang dikatakan reformasi saat ini. Pada tahun 1986 pulau ini pernah menjadi kunjungan mantan Presiden ke-dua RI yaitu Bapak Soeharto beserta para menterinya dalam rangka peresmian Kilang Methanol Bunyu dan pada malam harinya lewat TVRI Jakarta disiarkan setelah Dunia Dalam Berita sebagai “Laporan Khusus”. Dan pada tahun 2008 pulau ini juga pernah dikunjungi Bapak Awang Faroek Ishak saat ini menjabat sebagai Gubernur Kaltim. Memang pulau yang satu ini kaya dengan bahan tambangnya; baik minyak, gas , maupun batu bara ditambah dengan kekayaan lautnya. Dari pulau ini juga lahir anak-anak cerdas seperti Dr.Ir.Abdul Jabarsyah Ibrahim, M.Sc saat ini menjabat Rektor Universitas Borneo dan Dr.Ir.Rusdiansyah,M.Si sebagai dosen Faperta Unmul Samarinda dan UB Tarakan dimana beliau berdua pernah bersekolah SD di pulau ini dan masih banyak lagi anak-anak yang lainnya yang telah berprestasi.
Salah satu daerah yang sangat beruntung dengan lahirnya UU No. 22 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tentang dana perimbangan Pusat dan Daerah, adalah Kabupaten Bulungan, karena potensi sumber daya alam (SDA) Kabupaten Bulungan cukup melimpah ruah. Di antara SDA itu adalah hasil hutan, batubara, minyak, gas serta bahan galian industri lain yang telah menjadi primadona PAD Kabupaten Bulungan. Sebagian di antaranya telah dieksploitasi dan sebagian lagi masih dalam bentuk cadangan.

Kebutuhan akan SDA bagi kepentingan pembangunan merupakam satu hal yang signifikan dan tidak dapat dipisahkan. Semakin berkembangnya pembangunan akan memacu semakin cepatnya laju eksploitasi terhadap SDA tersebut. Pada sisi lain kebutuhan akan SDA semakin meningkat sementara ketersediaan SDA untuk menunjang pembangunan semakin berkurang dan terbatas, yang pada gilirannya akan habis.

Untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan SDA dengan ketersediannya diperlukan pengelolaan yang baik sehingga keduanya dapat saling menunjang dan berjalan seiring demi tercapainya pembangunan yang diinginkan. Dalam UUD 1945 sendiri telah digariskan bahwa pemanfaatan SDA adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu pemanfaatan SDA haruslah dapat dirasakan untuk jangka waktu selama mungkin dan oleh sebanyak mungkin masyarakat.

Dengan demikian pemanfaatan SDA haruslah memperhatikan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian alam serta menekan seminimal mungkin timbulnya dampak-dampak negatif. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut maka pengetahuan tentang potensi dan kondisi SDA adalah mutlak dimiliki. Selain itu perlu diperhitungkan kerusakan lingkungan yang timbul sebagai akibat eksploitasi SDA, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Sehubungan dengan hal itu, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan SDA harus didasarkan atas keterpaduan antara pertimbangan aspek ekonomi dan kelestarian SDA itu sendiri. Hal ini disebabkan karena karakteristik SDA seperti batubara, minyak, gas, hasil hutan dan bahan galian lainnya adalah sbb;

1. Keberadaan SDA kepastian yang ditetapkan oleh alam, artinya tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. Di mana dia terdapat maka di situlah harus diusahakan.

2. Pada umumnya batubara, minyak, gas dan bahan galian ditemukan pada daerah yang terpencil (remote) dan belum tersentuh oleh pembangunan (undeveloped). Daerah demikian biasanya belum memiliki infrastruktur serta kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya masih jauh terbelakang.

3. Khusus batubara, minyak dan gas termasuk SDA yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resource) – artinya tidak dapat dibudidayakan. Sedangkan untuk hasil hutan termasuk SDA yang dapat diperbaharui, namun bila pembabatan hutan yang dilakukan tidak sinkron dengan reklamasi dan reboisasi, pada gilirannya hutan juga akan habis. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa eksploitasi SDA harus menghasilkan manfaat yang maksimal.

4. Pada umumnya eksploitasi terhadap SDA seperti di atas adalah investasi yang padat modal dan teknologi. Investasi demikian diharapkan adalah investasi yang berskala besar dan jangka panjang.

Karena karakteristik tersebut maka eksploitasi SDA pada suatu wilayah di Kabupaten Bulungan khususnya Pulau Bunyu harus didasarkan atas suatu kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan yang komperhensif dan matang sedemikian rupa sehingga pada saat SDA habis, masyarakat Bunyu sudah mampu dan tetap mampu melanjutkan pembangunan tanpa harus tergantung lagi pada SDA yang terbatas tadi. Pulau Bangka telah memberikan pelajaran yang cukup berharga pada kita. Pulau Bangka pernah jaya ketika tambang timah masih beroperasi, namun kini telah menjadi kota hantu atau kota mati setelah eksploitasi timah berakhir dan masyarakatnya banyak yang kehilangan pekerjaan.

Maka program utama pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan kualitas SDM dan sektor pertanian serta perikanan yang diperluas adalah sangat tepat.

Manusia sebagai pengolah informasi

Model Umum Manusia Sebagai Pengolah Informasi

Secara sederhana model manusia sebagai pengolah informasi meliputi sensory receptor (mata, telinga, hidung, dll), yang menangkap sinyal dan mentransmisikannya ke processing unit (otak dengan tempat penyimpanan). Hasil dari proses berupa output respon (fisik, bicara, menulis, dll).

Kapasitas yang dimiliki manusia untuk menerima input dan menghasilkan output (respon) terbatas. Ketika kapasitas manusia untuk memproses informasi telah penuh, kelebihan beban (overload) informasi dapat menyebabkan berkurangnya laju respond dan merosotnya performansi.

Sistem Pemrosesan Informasi Manusia

Newwll-Simon Model menjelaskan bahwa sistem pemroses informasi manusia (the human information processing system) meliputi prosesor, sensor input, motor output, dan tiga jenis memori; long-term memory (LTM), short-term memory (STM), dan external memory (EM). Operasi sistem tersebut lebih bersifat serial disbanding paralel. Ini artinya bahwa manusia hanya dapat melaksanakan pemrosesan terhadap satu informasi dalam satu waktu, sedangkan komputer dapat beroperasi baik secara serial maupun paralel.

Tetapi fakta bahwa manusia adalah prosesor serial tidak berarti dia tidak dapat mengerjakan bekerja lebih satu tugas secara bersama-sama, yang memungkinkan manusia melakukan itu adalah dengan cara bergantian memprosesnya secara singkat. Hal ini beranalogi dengan komputer jika mengerkanan beberapa program sekaligus, walaupun tidakl sepenuhnya sama.

Long-term memory memiliki kapasitas tidak terbatas, berisi simbol-simbol dan struktur berupa gumpalan-gumpalan yang menyimpan informasi yang dapat berupa digit, kata, gambar, dal lain sebagainya. Tempat penyimpanan tersebut sangat ringkas sehingga keseluruhan konfigurasi stimulus mungkin dirancang oleh symbol tunggal. Hanya membutuhkan beberapa ratus milidetik untuk mengambil informasi, tetapi butuh waktu lebih lama untuk menyimpan informasi kedalamnya (antara 5K – 10 K detik untuk K symbol) yang artinya dibutuhkan waktu 50 -100 detik untuk menghapal 10 digit, tetapi sekali tersimpan maka dengan cepat dapat diingat kembali.

Short-term memory merupakan bagian dari prosesor yang ukurannya sangan kecil, hanya menyimpan lima sampai tujuh symbol. Walau begitu hanya dua symbol saja yang dapat dighunakan selama tugas lain sedang dilakukan. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca dan menulis sangat cepat, mamapu mengingat sederetan nomor telepon yang panjang walaupun tidak untuk jangka waktu yang lama. Ini beranalogi dengan register pada komputer.

Memori eksternal dalam sistem pemrosesan mausia meliputi ekternal media seperti kertas atau papan tulis. Waktu akses yang dibutuhkan mata untuk menemukan lokasi yang sudah diketahui sangat cepat (sekitar 100 milidetik) dan waktu untuk membacanulis sekitar 50 milidetik. Sedangkan waktu untuk menulis lebih cepat dari LTM sekitas 1 detik per simbol

Prosesor terdiri dari tiga bagian, yaitu short term memory, elementary processor, dan interpreter yang menerjemahkan sebagian atau seluruh instruksi program pemecahan masalah. Program pemecahan masalah digunakan seorang individu tergantung pada jumlah variabel dan intelegensia dari pemecah masalah.

Keterbatasan Pemrosesan Informasi Manusia

Pengambilan keputusan yang dilakukan menusia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kesimpulan induktif (hasil observasi, dan intuitif. Proses ini tidak berdasarkan algoritma yang memungkinkan analisis pada seluruh alternatif sehingga dapat dihasilkan pengambilan keputusan yang optimal. Singkatnya manusia cenderung menggunakan pendekatan heuristic, dengan mengeliminasi alternatif tanpa penjelasan dan hanya untuk mengurangi area pencarian saja.

Ada beberapa bukti yang menunjukan hubungan antara pemecahan masalah secara heuristik dengan keterbatasan pemrosesan informasi. Sebagian keterbatasan terdapat pada short-term memory, sebagian lagi pada kemampuan mendeteksi perbedaan, juga terdapat pada kemampuan untuk menmbangkitkan, mengintegrasikan, dan menterjemahkan data probabilistik.

Keterbatasan Short-Term Memory

Keterbatasan Short-term memory berdasarkan penelitian empirik menenjukan bahwa short-term memory dapat menampung lima sampai sembilan simbol, George A. Miller menyebutnya dengan frase “the magical number seven, plus or minus two”. Hal ini dapat diatase dengan penggunaan grafik untuk menunjukan data berupa angka yang banyak. Grafik biasanya efisien dalam mrnunjukan trend, hubungan, dan ukuran relative.

Pembatasan digit kode pos di Amerika dengan lima digit angka disesuaikan dekan batas kemanpuan short-term memory terbukti lebih efektif dari sistem kode pos Canada yang menggabungkan huruf dan angka dalam format ANA NAN (A =alphabet N= numerik).

Keterbatasan Kemampuan Membedakan

Kemampuan manusia untuk mengidentifikasi perbedaan sangat penting untuk mendekteksi adanya error (mudah membedakan mana data yang benar dan salah) dari variasi data yang mereka terima. Dengan kata lain, bagaimana manusia mengevaluasi pentingnya membedakan misalnya antara selisih profit atau selisih biaya?

Beberapa bukti berdasarkan hukum Weber, dalam pemrosesan data menunjukan bahwa pembaca laporan keuangan mempertimbangkan perbedaan berdasarkan ukuran relatifnya dibanding jumlah absolutnya. Misalnya 10% variasi dari anggaran penjualan sebesar $100.000 (variasi @10.000) sama pentingnya dengan 10% biaya penjualan sebesar $10.000 (variasi $1.00).

Hukum Werber juga terjadi ketika pada tahun 1980, Bank Amerika memperkenalkan uang koin baru, dan public menolaknya. Ketika ditanyakan para responden mengatakan bahwa sulit membedakan antara koin satu dollar dengan koin seperempat dollar, dan terlalu jauh perbedaan antara koin 50 sen dengan koin 10 sen.

Keterbatasan Menangani Data Probabilistik

Pengambil keputusan seringkali membutuhkan untuk memahami, memproses, dan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Terdapat bukti yang menunjukan defisiensi serius dalam performansi manusia sebagai mahluk intuitif.

Beberapa defisiensi yang diidentifikasi antara lain:

Kelemahan pemahaman intuitif terhadap dampak variabnsi dari sampel yang sedikit.

Kelemahan dalam mengidentifikasi korelasi dan kausalitas.

Terjadinya bias heuristic dalam perkiraan-perkiraan probabilistic

Kelemahan kapabilitas dalam mengintegrasikan informasi.

Strategi Pemrosesan Informasi Manusia

Dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut manusia mengadopsi strategi, dua diantara adalah concreteness dan anchoring and adjustment.

Konsep concreteness adalah bahwa pengambil keputusan bertendensi menggunakan informasi yang hanya dapat dibaca dan dapat ditampilkan saja. Tidak ada maksud untuk mencari data yang disimpan dalam memori atau mengubah atau mengolah data yang tersedia.

Konsep dari anchoring and adjustment adalah bahwa manusia bertendensi untuk membuat penilaian dengan memastikan titik jangkar dan mengambil penilaian dengan titik ini. Perilaku penetapan suatu titik jangkar (anchoring) dan penilaian tersebut mengurangi kebutuhan pengolahan informasi. Fenomena ini sering terjadi pada proses penganggaran, perencanaan, dan penentuan harga.

 

 

 

Model Formasi Sosial dan Kebijakaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan Indonesia

Memahami pembangunan hutan selama lebih dari 100 tahun di Indonesia khususnya hutan di Jawa, dan lebih dari 35 tahun pengusahaan hutan alam di luar Jawa, telah memberikan suatu pembelajaran yang panjang dan melelahkan. Mempelajari sejarah yang panjang itu tidak pula dengan serta merta dapat digunakan untuk melakukan prediksi dan memotret kemungkinan melakukan pengelolaan hutan pada masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena situasi yang melatar belakangi berbeda secara signifikan, utamanya jika di lihat dari aspek perkembangan penduduk , kemajuan teknologi, dan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakatnya. Namun demikian mempelajari dua model pengelolaan hutan di Jawa dan luar Jawa yang dilaksanakan selama ini adalah keniscayaan pula. Mengapa niscaya karena tidak mungkin melakukan prediksi pengelolaan sumberdaya hutan pada masa yang akan datang tanpa melihat pengalaman masa lalu. Baik dan buruk, gagal dan berhasilnya sebuah model pengelolaan hutan pasti dapat dijadikan bahan rujukan dan evaluasi.

Tulisan ini bukan evaluasi pada sistem pengelolaan hutan yang sudah ada, tetapi lebih memperdalam aspek sosial politik dan kebijakan yang selama ini ada dan bagaimana aspek tersebut di analisis untuk mengembangkan dan membangun sumberdaya alam hutan pada masa yang akan datang. Satu catatan penting yang selama ini kurang mendapat perhatian dengan serius di kalangan rimbawan adalah memahami sumberdaya alam hutan dari perspektif non-teknis yaitu perspektif sosial politik yang kemudian berdampak kepada model kebijakan yang diambil. Pertanyaan dasar yang akan di jawab adalah bagaimana seharusnya posisi dan peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam pengelolaan hutan waktu yang akan datang?

Aspek politik pengelolaan sumberdaya hutan akan membahas hubungan negara dan rakyat atas sumber daya alam hutan, merumuskan aktor-aktor para pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan ke depan, pengaruh politik global atas eksploitasi sumberdaya alam, kapitalisme lingkungan, dan model-model politik ekologi yang pro rakyat. Pada bahasan politik ini akan disintesa langkah-langkah model rehabilitasi dan konservasi pengelolaan hutan sesuai dengan masalah dan potensi kawasan hutannya.

Aspek Sosial pengelolaan sumberdaya hutan akan membahas interaksi masyarakat dengan sumberdaya hutan, relasi masyarakat dengan lahan, kemiskinan penduduk di sekitar kawasan hutan, konflik laten tentang tenurial, dan peluang masyarakat aktif dalam pengelolaan hutan negara dan sumberdaya hutan lainnya.

Identifikasi politik dan sosial di atas akan di analisis melalui sintesa teori-teori pembangunan yang berkembang di dunia dan relevansinya dengan problematika kekinian dan masa yang akan datang di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan sebagai suatu kristalisasi pemikiran kami selama beberapa tahun ini, yang terus terang sangat prihatin dengan kondisi kemunduran kualitas dan kuantitas sumberdaya alam hutan tropika Indonesia. Beberapa pertanyaan yang akan di jawab dalam tulisan ini adalah :
(1) benarkah ada konspirasi teori-teori pembangunan terhadap model-model pembangunan sumberdaya hutan?; (2) Adakah persoalan kemiskinan masyarakat desa hutan terkait dengan akses sumberdaya alam hutan ? ;(3) apakah n-ach masyarakat untuk mencapai kesejahteraan punya relevansi dengan hilangnya tertib sosial, tertib hukum, dan kerusakan sumberdaya alam hutan?; dan (4) Prospek kebutuhan kebijakan pemerintah seperti apa yang relevan untuk mempertahankan eksisitensi dan mengelola sumberdaya hutan indonesia masa yang akan datang ? Eksplorasi pemikiran di atas akan dilengkapi dengan contoh-contoh kasus di lapangan.

Rencana tindakan pengelolaan sumberdaya hutan yang kami maksud di sini adalah pengelolaan pada tataran tingkat kawasan hutan. Kategori keadaan kawasan hutan Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:
(1) di usahakan dengan model HPH aktif dan tidak aktif
(2) kawasan hutan tanaman
(3) kawasan hutan lindung
(4) kawasan hutan konservasi
(5) kawasan hutan tidak bertuan khususnya di kawasan eks HPH nakal

Karekteristik butir (1) sampai (4) menghadapi masalah yang telah diuraikan di atas. Pada semua karakteristik tersebut muncul konflik pemanfaatan antar pengusaha dan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Penyelesaiaan masalah butir (1) sampai (4) telah diupayakan oleh pemerintah melalui berbagai macam program seperti PMDH, perhutanan sosial, HKm, PHBM, PHBMR dan PHOR. Upaya-upaya tersebut sesungguhnya sudah dalam konsep pemikiran yang tidak sepenuhnya berorientasi pada investasi dan juga tidak sepenuhnya kepada teori strukturalis / ketergantungan, tetapi model teori yang dipakai adalah masuk pada model artikulasi formasi sosial, yang banyak dipakai dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat. Walaupun program-program tersebut sudah dilaksanakan tetapi harus pula diakui bahwa ternyata belum cukup efektif untuk mencapai tujuaannya. Menurut kami ada yang belum sempurna dalam program tersebut yaitu kemampuan SDM pengelola belum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ke model artikulasi formasi sosial tersebut. Kemudiannya juga pergantian kebijakan oleh pemerintah cenderung menghasilkan tindakan tidak produktif, sementara kebijakan terdahulu belum menghasilkan apa-apa. Masyarakat sering melihat tindakan seperti ini sebagai tindakan yang membingungkan rakyat dan petugas pemerintah di daerah. Akhirnya betul-betul tidak produktif hasilnya, yaitu “kebingungan untuk melangkah”.

Kami mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa pengelolaan sumberdaya hutan pada masa yang akan datang, di abad 21 ini jangan lagi bertumpu kepada satu model saja, hanya model HPH, hanya model hutan rakyat saja, hanya model BUMN saja. Pengalaman selama ini dengan hanya bertumpu pada BUMN dan BUMS saja, model tersebut tidak mampu menjaga amanah kelestarian hutannya. Sementara hutan rakyat swadaya yang sangat tidak diprioritaskan justru menunjukkan keberhasilan yang memuaskan. Semakin variatif model pengelolaannya maka semakin kaya alternatif kita. Biodiversitas model pengelolaan sumberdaya hutan sangat diperlukan karena kita memiliki kondisi geografis yang berbeda antar wilayah. Katakanlah seperti maluku dan Mentawai akan lebih sesuai pengelolaan sumberdaya hutannya dengan pendekatan pulai dan ekosistem. Mari kita belajar dari teori artikulasi formasi sosial ini untuk mengembangkan sumberdaya hutan kita di Indonesia. Jangan pernah melakukan kesalahan dua kali. Seperti pepatah mengatakan “keledai saja tidak mau melakukan kesalahan dua kali”. Pada saat yang sama kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan tidak lagi dapat mengasumsikan yang sangat normatif, tetapi harus berangkat dari realitas sosial dan politik lokal dimana hutan itu ada. Yang selalu harus dipertahankan oleh semua pemangku pengelolaan hutan adalah fungsi hutan tidak boleh hilang dari muka bumi Indonesia. Inilah Khittah rimbawan yang tidak boleh terlupakan oleh siapapun.

Publik juga jangan salah mengartikan tentang pendekatan artikulasi formasi sosial. Pendekatan ini tentu dikembangkan melalui analisis multistakeholders yang menjamin transparansi, keadilan, dan kebersamaan. Contoh kegiatan penelitian dan aksi lapangan di kabupaten Tebo adalah upaya resolusi konflik yang dapat diterima semua pihak . Kita memerlukan “tool” penyelesaian masalah yaitu model pemetaan partisipatif, karena model inilah yang mampu diukur secara riil di lapangan. Penyelesaiaan masalah hanya menyandarkan pada kebijakan pemerintah pusat sering tidak dapat menyelesaikan masalah di lapangan.

Catatan penutup yang penting adalah bahwa kita sudah memiliki banyak pembelajaran dalam pengelolaan sumberdaya hutan seperyi yang diuaraikan di atas. Setuju atau tidak sistem pengelolaan sumberdaya alam kita di Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik ekonomi nasional. Model pengusahaan skala besar adalah gambaran dari intervensi teori pembangunan modernis itu. Munculnya pembuktian lain bahwa usaha kehutanan skala kecil seperti model-model hutan rakyat ternyata lebih sustensi dibanding usaha yang pendekatannya kapitalistik, membuktikan kepada kita bahwa usaha pengelolaan skala besar itu (BUMN dan BUMS) harus belajar dari keberhasilan rakyat tersebut, dan kemudian mencoba membangun hutan dengan spirit yang sama dengan hutan-hutan yang dikelola dengan skala kecil. Kita memerlukan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan masa depan yang dibentuk melalui model artikulasi formasi sosial. Skema-skema bisnis tetap dapat dikembangkan dengan baik walaupun sistem pengeloaan sumberdaya hutan dirumuskan dan dilaksanakan atas pendekatan formasi sosial. Setiap masyarakat memiliki N-Ach dan seharusnya semangat N-Ach ini di dorong ke arah yang positif bukan untuk merusak sumberdaya alam hutan. Semoga tulisan ini berfmanfaat dan dapat merefleksi pada diri kita masing-masing. Inilah refleksi pemikiran kami tentang hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan dari perspektif sosial dan kebijakan.

Daftar Pustaka :

1. Syamsulberau.”Bunyu Antara Potensi SDA dan Peningkatan SDM”.http://syamsulberau.wordpress.com/2010/04/05/bunyu-antara-potensi-sda-dan-peningkatan-sdm/(di akses 5 April 2010)

2. Admin.”Manusia sebagai pengolah informasi”.http://www.wanbis.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=18 (di akses  8 Januari 2010)

3. Awang,San Afri.”Model Formasi Sosial dan Kebijakaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan Indonesia”.http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/model-formasi-sosial-dan-kebijakan-pengelolaan-sumberdaya-hutan-indonesia.html (di akses 06 Maret 2010)

4.  Buchori Dami, Ardhian David, dan Witoro.”Kebijakan Pertanian, Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Partisipasi Publik “.http://www.krkp.org/kebijakan-pangan/39-kebijakan-pertanian-pengelolaan-sumberdaya-alam-dan-partisipasi-publik.html 
About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di tugas. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s